Undang-Undang dan Peraturan Tentang Kesejahteraan Sosial

Guna mempermudah pencarian mengenai undang-undang dan peraturan tentang Kesejahteraan Sosial, sosialnews.com berusaha mengumpulkannya di sini.

Berikut ini beberapa yang sudah kami dapatkan dari http://www.kemsos.go.id dan dari sumber resmi lainnya:
Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, klik di sini.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, klik di sini.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, klik di sini.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, klik di sini.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, klik di sini.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, klik di sini.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, klik di sini.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, klik di sini.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,klik di sini.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), klik di sini.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, klik di sini

Peraturan Pemerintah tentang Kesejahteraan Sosial:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, klik di sini.

Peraturan Menteri Sosial tentang Kesejahteraan Sosial:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, klik di sini.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, klik di sini.
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, klik di sini.
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera (TAS) klik di sini.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, klik di sini.
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Klik di sini.
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang, klik di sini.
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, klik di sini.
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, klik di sini.
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, klik di sini.
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat, klik di sini.
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial, klik di sini.
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, Klik di sini.
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA), klik di sini.
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana, klik di sini.
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, klik di sini.
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana, klik di sini.

Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul, Klik di sini.
2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda , Klik di sini.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Jawa Timur, Klik di sini.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, klik di sini.
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, klik di sini.