Kerjasama LSM SATU, FPI, Aparatur Kecamatan dan BNP2TKI : PSK Cileungsi Dikirim Jadi TKW

Penutupan Lokalisasi Limus Nunggal Setengah Hati

Rencana Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberantas prostitusi ditentang keras dari puluhan pekerja seks. Tak kurang dari penghuni lokalisasi Warung Coklat dan Anggrek yang berada di Cileungsi rupanya sama sekali tak mengetahui soal adanya program alih profesi PSK (pekerja seks komersil) jadi TKI. 

Program itu sedianya dijalankan aparat Kecamatan Cileungsi untuk menanggulangi permasalahan prostitusi yang hingga kini masih beroperasi di kawasan itu. 

Kerja sama itu melibatkan, petugas Kecamatan Cileungsi, LSM SATU, FPI dengan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Intinya, untuk mengkampanyekan alih profesi itu pada para penghuni warung esek-esek di lokalisasi ini.

Acara sosilisasi tersebut digelar di Restoran Metro Vista pada Minggu (14/10) kemarin bertujuan untuk memberikan sosialisasi terhadap para WTS (wanita tuna susila) untuk dilatih dan dikirim keluar negeri. 

Terobosan program ini diyakini Camat Cileungsi Beben Suhendar akan meminimalisir maraknya prostitusi di kawasan Cileungsi yang kerap memicu kegeraman warga sekitar. Demi memuluskan langkah itu, aparat kecamatan Cileungsi pun menggandeng pondok pesatren yang bertugas untuk melakukan pembenahan mental para calon TKI asal lokalisasi ini. 

“Kami tetap bertekat untuk menutup areal lokalisasi dengan melakukan kerjasama pada BNP2 TKI. Diharapkan kepada PSK setelah mengikuti sosialisasi ada keinginan berhenti dari penghibur malam untuk menjadi TKW,” ungkap Beben, Rabu (16/10). 

Menurutnya, menjadi TKW dan dipasok ke luar negeri bukan pekerjaan yang hina. Sebab, usai kembali dari negeri rantau, kebanyakan mereka sudah bisa hidup mandiri dan berubah jalan hidupnya. 

“Kami juga tidak memungkiri sebagian dari pekerja (TKW) mendapat perlakukan kasar dari majikannnya,” imbuhnya. 

Sementara itu, Dinas Tata Bangunan Kabupaten Bogor pun rupanya sudah mengeluarkan surat peringatan kepada pemilik dari bangunan yang ada di lokalisasi untuk segera melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ). 

Seperti biasanya, jika peringatan ketiga kalinya tak diindahkan, eksekusi oleh Satpol PP Pemkab Bogor akan melakukan pembongkaran secara paksa. 

“Kami merencanakan bulan Nopember tahun ini segala bangunan yang ada di Warung Coklat, Anggrek, serta yang ada di lokalisasi Desa Situsari akan dibongkar,” ujar salah satu pejabat di dinas tersebut yang enggan dikutip namanya.

Sementara itu, Muspika Cileungsi juga tak merisaukan adanya sejumlah PSK yang tak tertarik untuk menjadi TKW. Sebab, kemauan itu berasal dari warga di sana. 

Secara terpisah, Bambang dan Ahar, staf dari BNP2TKI menyatakan, aturan program alih profesi itu dibuat berdasarkan PP No 14 Tahun 1970 dan tahun 1980 yang menyatakan pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri sudah dilegalkan. Dan itu adalah wewenang BNP2TKI. 

“Saat ini siapa saja berhak menjadi tenaga kerja, asalkan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” urai Bambang.

Soal ketakutan para calon TKI itu dengan maraknya kasus kekerasan diyakini, berdasarkan survei, akibat para TKI kebanyakan tak menguasai bahasa dan tidak dilatih secara skill. Tak ayal, penyiksaan pun kerap terjadi pada TKI yang tak memiliki skill bahasa dan formal itu. 

Berbeda sikap dengan yang diungkapkan Rini (30), salah seorang PSK asal Cirebon yang menjadi peserta sosialisasi itu, keengganannya ikut program tersebut lantaran jauhnya letak negara-negara tujuan mereka kelak. 

“Saya tidak berniat untuk menjadi TKW di luar negeri seperti di Arab Saudi, Malaysia, Jepang dan lainnya karena terlalu jauh,” katanya. 

Menjadi PSK atau WTS dilakukannya lantaran alasan klise, pernah disakiti oleh suami sehingga terjun menjadi wanita penghibur yang sudah menetap di Angrek lebih kurang satu tahun.

Senada dengan Rini, Tuti (26) asal Sukabumi juga mengatakan, keengganannya megikuti program itu lantaran biaya untuk pulang saat ia menjadi TKW kelak malah lebih besar daripada saat berangkat.

”Kalau kepingin pulang ke kampung halaman harus mengelurkan dana yang cukup besar. Itupun tidak bisa sebulan sekali seperti yang saya lakukan,” ketusnya.

Berbeda kisah dengan keduanya, Wanti (47), warga Pangkalan Sepuluh, Desa Limus Nunggal, berujar, “Apapun alasannya tidak bersedia menjadi TKW. Karena pernah menjadi TKW di Arab Saudi selama 5 bulan. Saya tidak tahan karena mendapat penyiksaan. Saya pernah juga kabur dan ditahan di Riyadh selama seminggu,” dalihnya. 

Tercatat melalui pengaduan ke Crisis Center BNP2TKI sejak 27 Juni 2011 sampai 31 Agustus 2013 terjadi sebanyak 2.532 kasus. Permasalahan di Malaysia sebanyak 1.477 kasus, Singapura 307 kasus, Taiwan 575 kasus, dan Hongkong 173 kasus. Permasalahan yang paling menonjol di antaranya gaji tak dibayar, putus komunikasi, dan tindak kekerasan yang seringkali diakibatkan oleh faktor-faktor kelayakan kondisi dari pihak pengguna jasa, (sumber: BNP2TKI). 

Namun, menurut Muniroh, tokoh wanita wilayah Bogor Timur mengakui, dirinya sangat memprihatinkan kondisi para PSK itu. “Pada umumnya mereka terjun menjadi wanita penghibur karena faktor keterpaksaan. Karena tidak adanya mata pencaharian untuk menutupi kehidupan keluarga, dengan terpaksa menjadi wanita kupu-kupu malam,” akunya, Rabu (16/10) kemarin. 

Ia juga menyatakan, setuju dengan penutupan lokalisasi Anggrek dan Coklat yang diperuntukkan untuk menjadi kawasan sarana keagamaan. Meski demikian, ia berhadap agar penertiban para penghuni lokalisasi itu dibarengi dengan pemberdayaan para pelaku dunia malam itu.

 PSK Dikirim Jadi TKW

Pemerintah Kecamatan Cileungsi terus berupaya mengatasi masalah pekerja seks komersial (PSK) di Desa Limusnunggal dan Desa Situsari, yang hingga kini masih beroperasi.
  
Camat Cileungsi, Beben Suhendar siap menggandeng Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk mengatasi masalah penyakit masyarakat tersebut.
  
Bersama BNP2TKI, pemerintah kecamatan akan berupaya mencarikan pekerjaan baru dengan dikirim menjadi tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia keluar negeri. Mantan Camat Sukamakmur ini akan mengumpulkan unsur Muspika untuk membahas masalah tersebut.
  
Selain Muspika, mereka juga akan mengundang Ketua FPI Cileungsi, tokoh masyarakat, para ustaz dengan narasumber Ketua BNP2TKI, Jumhur Hidayat. Mereka akan menggelar pertemuan di Restoran Metrovista, di Gedung Boulevard, Perumahan Metland Transyogi, Minggu (13/10). Acara yang dipanitiakan oleh para pengurus LSM SATU, yang baru saja dibentuk sehari sebelumnya, Sabtu Malam (14/10) pun berjalan dengan sukses.
  
“Melalui pertemuan ini, kami berharap ada solusi untuk mengatasi pengangguran, termasuk PSK. Sejauh mana prospek TKI di luar negeri. Tujuannya mereka yang usia produktif dan belum memiliki pekerjaan atau mereka yang sedang terjerumus ke lembah kegelapan,” ujar Beben Suhendar.
  
Melalui upaya ini, sambungnya, pemerintah tidak serta-merta membongkar bangunan ilegal yang digunakan untuk prostitusi, tanpa memberikan solusi. Pemerintah harus memberikan solusi dengan cara mengirim mereka menjadi TKI.
  
Makanya, pemerintah kecamatan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan BNP2TKI. “Jadi tidak hanya membongkar, namun memberikan solusi. Nah, sebelum dikirim menjadi TKI, para PSK ini akan diberikan pengarahan dan nasihat di Pondok Pesantren Ar Rofiya, Desa Situsari dengan bimbingan Ustaz Tatang Tajudi,” paparnya.
  
Selain pelatihan, kata Beben, mereka juga akan mendapatkan bimbingan rohani. Rencama pemerintah kecamatan ini mendapat apresiasi Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor, Sumarli. Menurutnya, mereka akan mendukung program tersebut dan berharap berjalan sesuai harapan.
  
"Jika itu diprogramkan dengan benar dan jelas, ya harus kita didukung. Dengan begitu, mereka (PSK, red) memiliki pekerjaan yang lebih layak,” tuturnya. 

''Kita tentu menginginkan keberkahan melalui pekerjaan yang baik. Saya berpikir bagaimana cara memberdayakan pekerja prostitusi yang sudah berlangsung lama,'' jelas Beben.

Ia tidak menutup mata adanya fitnah dan bisik-bisik sebagian kalangan saat penertiban PSK dilakukan. Ia juga berpikir penertiban tidak akan efektif selama tidak ada alternatif. ''Saya berpikir harus ada ruang pengalihan. Saat bertemu pengurus berbagai organisasi saya mendapat masukan tentang pekerja domestik,'' tutur Beben tentang idenya.

Beben kemudian memutuskan bertemu Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dan menceritakan persoalan ini. Jumhur memberi respon positif atas hal ini.

Mulailah ia berbicara dengan para PSK dan meminta mereka datang jika ia menyelenggarakan sosialisasi pekerjaan di luar negeri. ''Jadi pekerja domestik itu bukan pekerjaan hina. Justru mengangkar harkat diri dengan memiliki pekerjaan lebih baik,'' jelasnya.

Beben berharap ini bukan pemindahan masalah dari Cileungsi ke luar negeri. Sebab, pondok pesantren juga digandeng untuk membekali rohani dan mental. ''Disini sinergi peran pemerintah dengan ulama,'' kata Beben.
Penertiban sendiri akan tetap berlangsung. Hanya saja, PSK yang terjaring masukan ke pelatihab pekerja domestik ini. Ia sendiri hanya akan memberi dua pilihan kepada para PSK yang terjaring, berhenti atau kerja lain di luar negeri.

Suksesnya LSM SATU Menggelar Acara yang Bersejarah..

Pertama kalinya BNP2TKI bekerjasama dengan aparatur pemerintahan setingkat kecamatan tentunya merupakan sebuah sejarah. BNP2TKI sendiri menganggap hal ini merupakan hal yang baru dan memang ada baiknya ditiru oleh pegawai-pegawai daerah tingkat kecamatan lainnya di seluruh Indonesia.

Acara yang bersejarah ini tentu terselenggara dengan sukses dengan kehadiran panitia. Panitia dalam hal ini LSM yang baru saja saja dibentuk semalam sebelumnya, Sabtu Malam (12/10). Merupakan para aktifis muda dari pelbagai kalangan pergerakan dan ormas. Dengan niat yang lurus serta visi dan misi memperjuangkan dan mengadvokasi yang menjadi hak dari masyarakat. Maka para pengurus dengan antusias menyelenggarakan acara ini.

(Poetih Dekil & Dari berbagai Sumber)